BKKBN Harus Turun Langsung untuk Tekan ‘Stunting’ di Papua Barat

22-02-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Harvey Malaihollo. Foto: Chas/jk

 

Anggota Komisi IX DPR RI Harvey Malaihollo mengatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik yang di pusat maupun di Manokwari harus turun langsung ke Kampung Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Pasalnya terdapat wilayah bernama Desa Air Merah. Desa tersebut tidak memiliki air bersih untuk diminum  yang mana hal tersebut mempengaruhi tingkat kenaikan persentasi stunting.

 

“Dari tahun 2019 saya menemukan satu desa di Kampung Krooy, Distrik Kaimana. Desa tersebut bernama Desa Air Merah. Kenapa disebut Desa Air Merah karena desa tersebut tidak memiliki air bersih akhirnya tidak bisa dipergunakan untuk minum dan lain sebagainya. Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah," kata Harvey di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (21/2/2022).

 

Legislator dapil Papua Barat tersebut menjelaskan bahwa yang salah satu hal yang mempengaruhi tingkat persentasi stunting adalah air bersih, terkait hal tersebut BKKBN harus turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan memberikan perhatian khusus terhadap desa air merah.

 

"Saya pikir mereka harus turun langsung melihat sendiri bahwa masih ada desa yang tidak memiliki air bersih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ditangani, tapi saya mendapat info sepertinya masih belum. Ini harus segera, saya akan berusaha untuk mengawalnya," jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Ia meminta kepada mitra-mitra terkait untuk meninjau desa tersebut karena sudah jelas salah satu persyaratan yang berkaitan dengan kenaikan persentasi stunting adalah air bersih. "Saya merasa bahwa itu merupakan tugas saya sebagai wakil dari Papua Barat untuk menyerap aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap program stunting ini. Tolong perhatiannya kepada mereka yang harus mendapatkan air bersih, jadi itu pesan saya," tutup Harvey. (cas/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...